23.49

INVESTIGASI KONSEP PLURALISME KEAGAMAAN DAN LOYALITAS MASYARAKAT KEPADA TOKOH AGAMA DI SULAWESI UTARA

INVESTIGASI KONSEP PLURALISME KEAGAMAAN DAN
LOYALITAS MASYARAKAT KEPADA TOKOH AGAMA
DI SULAWESI UTARA

PENDAHULUAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap secara empiris pengaruh status sosial
dan ekonomi, partisipasi keagamaan, konsep pluralisme keagamaan, kebutuhan masyarakat
Muslim dan Kristen kepada tokoh agama, dan karisma tokoh agama terhadap loyalitas
masyarakat kepada mereka di Sulawesi Utara. Disamping itu, penelitian ini bermaksud
mengungkap pengaruh modernitas yang diekspresikan dalam indikator tempat domisili
(pedesaan atau perkotaan) terhadap tingkat partisipasi keagamaan masyarakat, pola konsep
pluralisme keagamaan, kebutuhan masyarakat kepada tokoh agama, karisma tokoh agama,
dan loyalitas masyarakat kepada tokoh agama; sekaligus mencoba menguji pengaruh
perbedaan agama (Islam dan Kristen) dalam empat model atau hipotesis yang diuji
berdasarkan perbedaan konsep pluralisme terhadap lima variabel tersebut di Sulawesi Utara.
LATAR BELAKANG/SIGNIFIKANSI
Masyarakat beragama di era global sekarang menghadapi tantangan mendasar
termasuk masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa beragama. Tatanan global dunia
tidak memperkecualikan masyarakat Indonesia dari pengaruh nilai-nilai modernisme yang
bertumpu pada rasionalisme dan demokrasi liberal sekuler yang berimplikasi pada tuntutan
pembentukan masyarakat atau negara yang dikelola lewat suatu sistem mekanistis dan efektif.
Nilai-nilai ini telah melahirkan struktur keterpisahan antara domain negara dan agama secara
formal dalam masyarakat Barat yang pada akhirnya menyebabkan pengalihan kekuasaan
gereja ke tangan masyarakat sekuler dalam sistem bangsa-negara. Dapat dibayangkan bahwa
dalam struktur sosial politik seperti itu pola dan karakter hubungan antara tokoh atau tokoh
agama dan masyarakat mengalami perubahan dimana masyarakat moderen tidak lagi
merasakan ketergantungan tinggi pada simbol-simbol kekuasaan agama atau tokoh-tokoh
agama sebagaimana yang terjadi pada masa pra-modernisme (Giddens, 2001). Namun
demikian, pemisahan agama dan negara di Barat tidak selamanya berimplikasi pada totalitas
penggusuran simbol-simbol agama dari kehidupan sosial politik (Hawley, 2003). Nilai-nilai
liberal rasional yang dikembangkan dalam kehidupan bernegara sedikit banyak masih terpaut
padu dengan elemen agama yang dianut masyarakatnya. Bahkan di era post-modernisme,
agama semakin memperlihatkan keterpautan tinggi dengan elemen sosial politik dunia.
Hal ini menyebabkan pola hubungan-hubungan sosial antara berbagai elemen
masyarakat semakin kompleks. Anggota masyarakat mengkategorikan atau mengidentifikasi
diri sebagai bagian dari kelompok tertentu baik politik, agama maupun budaya tidak lagi
semata-mata berdasar pada faktor-faktor tradisional dan transendental, akan tetapi sudah
sampai pada pertimbangan yang bersifat pragmatis. Masyarakat tidak lagi dapat menerima
dengan mudah realitas hubungan-hubungan sosial sebagaimana adanya, akan tetapi mereka
telah mulai mempertanyakan realitas sosialnya dalam konteks kepentingan pragmatis.
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 2
Misalnya, dalam masyarakat tradisional anggota-anggota masyarakat rela memberikan
dukungan kepada entitas agama tertentu sebab mereka mendapati diri lahir dalam suatu
realitas sosial tertentu. Namun di era kontemporer, masyarakat mulai peka terhadap
signifikansi pragmatis identifikasi dirinya dengan entitas sosial tertentu sehingga mereka
hanya dapat menunjukkan loyalitas kepada suatu entitas apabila ada manfaat secara
pragmatis di samping makna-makna transendental yang mereka idealkan dari sebuah nilainilai
agama maupun budaya. Pertautan antara elemen pragmatis dan transendental ini
semakin meningkatkan kompleksitas fenomena pola hubungan-hubungan sosial yang ada
dalam masyarakat.
Dalam konteks masyarakat agama dan budaya keindonesiaan fenomena seperti ini
sejak lama menunjukkan orientasi penguatan rasionalisme modernis, bukan hanya pada
masyarakat Muslim tapi juga pada masyarakat Kristen. Di kalangan masyarakat Muslim,
mempertanyakan berbagai konsep-konsep keagamaan bahkan simbol-simbol kekuasaan
agama (baca: tokoh agama) yang dianggap mapan tidak lagi dipandang sebagai suatu hal
tabu. Konsep hukum jinayah, kewarisan, poligami yang dianggap final dalam legasi literatur
pemikiran Islam diperdebatkan secara terbuka oleh berbagai kalangan dari berbagai disiplin
ilmu dengan berbagai sumber informasi. Guru agama atau kyai dalam masyarakat tidak lagi
menjadi satu-satunya sumber informasi tentang agama karena ketersediaan berbagai sumber
alternatif. Sebagai konsekuensinya, otoritas sumber-sumber informasi tradisional menemukan
tantangan.
Tantangan yang berawal dari ketersediaan ragam sumber informasi ini dipertajam
dengan semakin tercerahkannya masyarakat dan kompleksnya problematika kehidupan.
Ketercerahaan pendidikan memungkinkan mereka membentuk independensi dalam
memecahkan problematika kehidupan keagamaan. Di sisi lain, kompleksitas kehidupan
menyebabkan mereka semakin kreatif dalam mengkomunikasikan antara tuntutan hidup dan
paham keagamaan. Kreativitas ini tidak selamanya sejalan dengan paham yang
dikembangkan dalam komunitas guru atau ulama agama. Konsekuensinya masyarakat
sekarang berani menyampaikan protes keras secara terbuka kepada tradisi atau fatwa
keagamaan yang lahir dari kalangan tokoh atau institusi agama seperti kyai, pastor, pendeta,
lembaga fatwa atau keuskupan. Sekarang, bukan lagi hal yang tabu menyampaikan protes
kepada figur atau institusi agama tersebut.
Friksi dalam kehidupan sosial politik keagamaan semakin menemukan momen yang
tepat setelah kedatangan paham post-modernisme dimana segala bentuk kekuatan yang
mengakibatkan timbulnya differentiation (pembedaan) dalam hubungan-hubungan sosial
digugat. Modernisme dalam pandangan Turner (1994) tidak terlalu bermasalah bagi
masyarakat Muslim dan Kristen sebab asas utamanya adalah rasionalisme. Rasionalisme
adalah paham yang menentang pendekatan-pendekatan mitos atau khurafat dalam membaca
perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Misi seperti itu tidak berbeda dari misi
Islam dan Kristen yang mengedepankan rasionalisme.
Fenomena ini membuka peluang pada peningkatan pluralitas realitas keagamaan
dalam masyarakat Indonesia, bukan saja keragaman dalam ideologi dan filosofi antar agama,
tapi juga keragaman sekte atau aliran dalam setiap agama. Di samping itu, dengan keragaman
alternatif sumber informasi agama bukan tidak mungkin karisma para tokoh agama beserta
loyalitas masyarakat kepada mereka juga mengalami pergeseran sebagai akibat dari tingkat
kebergantungan secara monolitis kepada para tokoh agama yang semakin berkurang.
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 3
Berbeda dengan modernisme, post-modernisme dengan dukungan globalisme
konsumeris mengaburkan segala perbedaan atau batasan struktur sosial dalam segala lini
kehidupan termasuk keberagamaan. Keduanya telah membuka segala bentuk modal baik
ekonomi, sosial maupun agama kepada semua segmen masyarakat. Bentuk konsumeris tidak
lagi sebatas materi ekonomi, tapi juga telah melingkupi modal sosial dan agama. Dalam
perspektif ini, modal sosial dan agama menjadi komoditi ekonomi yang berpengaruh pada
pola-pola hubungan sosial, budaya dan agama dalam kerangka nalar pragmatis. Modal
materi, sosial dan agama menyatu sehingga orang-orang yang memiliki modal sosial dan
agama dapat saja memakai modal tersebut dengan motif yang sangat pragmatis tanpa didasari
motif transendental keagamaan atau mengkombinasikan antara keduanya. Misalnya, modal
agama yang dimiliki seorang tokoh agama tidak lagi semata-mata menjadi simbol kekuasaan
transendental akan tetapi juga menjadi instrumen kekuatan sosial, politik dan ekonomi.
Dalam berbagai kebijakan di bidang agama selama ini di Indonesia, para tokoh agama
masih dipandang sebagai simbol kekuatan dan dapat dijadikan mesin penggerak dan alat
kontrol dalam malakukan rekayasa sosial yang bertujuan memperkuat dan menjaga integritas
bangsa. Konsep ini berasumsi bahwa para tokoh agama mempunyai otoritas yang
terlegitimasi secara sosial dan politik yang mampu menjadi jaring pengaman bagi stabilitas
sosial dan politik bangsa. Masalahnya, fenomena sosial keagamaan yang semakin kompleks
dan pragmatis di era post-modernisme global konsumeris sekarang nampaknya tidak lagi
dapat dianalisis hanya dengan asumsi dasar seperti ini. Karena itu, asumsi ini perlu diuji
keabsahaannya melalui cara-cara empiris yang jarang dilakukan dalam pengambilan
kebijakan di bidang kehidupan beragama. Konsekuensinya, kebijakan acap kali
mengakibatkan eses sosial dimana asumsi konvensional di atas tidak mampu lagi
menjelaskannya.
Karena itu, menjadi penting untuk mempertanyakan karakter pola hubungan antara
tokoh agama dengan masyarakat mereka dalam beberapa aspek, khususnya di kalangan
masyarakat Kristen dan Muslim sebagai dua agama besar di Indonesia guna menjadi acuan
yang bermakna dalam mengambil kebijakan di bidang keagamaan dan budaya: Bagaimana
karakter hubungan antara status sosial dan ekonomi, partisipasi keagamaan, konsep
pluralisme keagamaan, kebutuhan masyarakat kepada tokoh agama, karisma tokoh agama
dan loyalitas masyarakat kepada tokoh agama dalam perspektif masyarakat; apakah kelimat
faktor pertama memiliki pengaruh terhadap tingkat loyalitas masyarakat kepada para tokoh
agama.
Nilai-nilai masyarakat yang memiliki orientasi ekonomi politik pragmatis dalam
berbagai bidang termasuk agama melahirkan pertanyaan seputar tingkat kebutuhan
masyarakat kepada para tokoh agama yang diasumsikan melahirkan karisma sosial dalam diri
tokoh agama yang pada gilirannya membawa pengaruh pada loyalitas masyarakat kepada
mereka. Namun demikian, ketiga variabel tersebut diasumsikan dipengaruhi oleh berbagai
variabel, seperti tempat domisili, gender, status sosial dan ekonomi, tingkat pertisipasi sosial
keagamaan dan karakter konsep pluralisme keagamaan.
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 4
II
MENELUSURI ISU PARTISIPASI KEAGAMAAN, PLURALISME, KEBUTUHAN
DAN LOYALITAS MASYARAKAT KEPADA TOKOH AGAMA
Penelitian tentang pemimpin organisasi telah lama dikembangkan dalam bidang
perilaku keorganisasian dalam suatu perusahaan atau organisasi. Apabila hubungan sosial
keagamaan dapat dipandang sebagai sebuah sistem masyarakat yang memiliki struktur,
meskipun lebih fleksibel dari pada sistem hirarki yang ada dalam organisasi formal, maka
struktur sosial keagamaan pun dapat dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang berkembang
dalam organisasi formal. Dalam studi ini, ada lima konsep yang diuraikan berdasarkan
literatur yang ada, yaitu partisipasi keagamaan masyarakat, model konsep pluralisme,
kebutuhan masyarakat kepada tokoh agama, karisma tokoh agama dan loyalitas masyarakat
kepada tokoh agama. Konsep kebutuhan kepada tokoh agama, karisma dan loyalitas diadopsi
dari studi-studi tentang perilaku pemimpin dan bawahan dalam sebuah organisasi dengan
mengkombinasikan konsep pertama dengan teori Maslow (1970) tentang piramida kebutuhan
manusia. Sedangkan dua konsep lain (pluralisme dan partisipasi keagamaan) merujuk pada
studi-studi empiris tentang pluralisme keagamaan dan efeknya terhadap partisipasi
keagamaan masyarakat dalam kajian sosiologi dan antropologi agama.
PARTISIPASI KEAGAMAAN MASYARAKAT
Partisipasi keagamaan masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam bidang sosial
keagamaan yang ditunjukkan lewat keikutsertaan atau kontribusi aktif mereka dalam berbagai
kegiatan sosial keagamaan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif.
Secara institusional, dasar negara Indonesia hanya mengakui keberadaan lima agama
di bumi nusantara. Meskipun dalam kajian sosiologi agama telah lama diperdebatkan masalah
efek keragaman agama terhadap partisipasi keberagamaan masyarakat, implikasi praktis dari
pembatasan agama di Indonesia masih kurang dikaji. Selama ini diperdebatkan pilihan agama
yang banyak meningkatkan atau justu menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
keagamaan. Persoalan ini semakin menarik apabila kita menyadari bahwa secara formal
keagamaan bisa saja dibatasi, tapi di era global dimana interaksi antara penduduk bumi
semakin intens sehingga jalan untuk mengenal pilihan lain dalam hal keyakinan agama
semakin terbuka. Dengan demikian, pembatasan semacam itu perlu dikaji implikasinya
terhadap partisipasi keagamaan masyarakat.
Berger (1967) menegaskan bahwa pluralisme agama melemahkan jaringan dan
institusi sosial yang menekankan satu pilihan keyakinan saja. Apabila negara, institusi publik
dan kontak sosial sehari-hari tidak lagi memaksakan satu kebenaran keyakinan agama
tertentu, akan tetapi justru mengekspos masyarakat kepada keragaman pendapat, maka agama
kehilangan kualitasnnya sebagai kebenaran yang taken for granted. Dia menegaskan bahwa
proses seperti ini merupakan konsekuensi natural dari modernisasi. Sebaliknya, Finkle dan
Stark (1992) berpendapat bahwa teori ini gagal menjelaskan fenomena yang terjadi di
Amerika sebab negara industri ini memiliki tingkat pluralitas agama paling tinggi dan pada
saat yang sama memiliki presentasi kehadiran gereja yang paling tinggi pula. Fenomena
partisipasi keagamaan di Amerika mengilhami Finkle dan Stark (1992) mengajukan teori
tentang ekonomi agama. Keduanya berpandangan bahwa monopoli keberagamaan
merupakan kemalasan. Sebaliknya, pluralisme mendorong terjadinya kompetisi dimana setiap
institusi agama berjuang keras untuk meningkatkan jumlah pengikutnya sehingga semakin
banyak orang yang tertarik bergabung dalam agama. Disamping itu, realitas pluralitas agama
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 5
semakin membuka peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam agama tertentu
sesuai dengan pilihan masing-masing (Voas et al., 2002).
Argumen ini menarik perhatian sebab ternyata fenomena kompetisi kelompok
beragama menjadi sumber berkembangnya vitalitas keberagamaan. Di samping itu, argumen
empiris yang menunjukkan bahwa ada asosiasi positif antara pluralisme dan partisipasi
keagamaan telah menimbulkan klaim bahwa pendekatan market atau ekonomi merupakan
pilihan rasional dalam mengkaji fenomena pluralisme agama (Chaves & Gorski, 2001).
Melton (2001) menekankan prospek pluralisme agama atas dua alasan. Pertama, pluralisme
agama nampaknya sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi keagamaan secara total.
Partisipasi tinggi seperti itu menurutnya akan meningkatkan level moralitas masyarakat.
Kedua, level moralitas yang tinggi akan mengantar pada dorongan publik yang lebih besar
untuk memiliki sebuah pemerintahan yang bersih dan sekaligus berpartisipasi di dalam
pemerintahan seperti itu.
Berangkat dari pandangan tersebut di atas adalah menarik untuk mengidentifikasi
dampak partisipasi keagamaan terhadap konsep pluralisme pluralitas keagamaan masyarakat
Muslim dan Kristen di Sulawesi Utara.
KONSEP PLURALISME AGAMA MASYARAKAT
Konsep pluralisme agama adalah pemahaman masyarakat terhadap realitas keragaman
identitas agama dalam komunitas hidup mereka. Ada berbagai konsep yang telah berkembang
tentang tatanan ideal kehidupan umat beragama, mulai dari monisme ekslusif, monisme
inklusif sampai pada pluralisme relativistik.
Hubungan sosial antara penganut agama yang berbeda-beda bukan hanya fenomena
sosial yang tidak memerlukan intervensi kekuasaan, akan tetapi ia juga merupakan fenomena
yang memerlukan intervensi politik. Rawls (1996) menolak liberalisme komprehensif dan
menerima ide tentang fakta pluralisme yang reasonable. Menurutnya, di bawah kondisi
politik dan sosial yang diamankan dengan perolehan hak-hak dasar dan kebebasan institusi,
sebuah doktrin yang komprehensif dan beralasan akan lahir dan bertahan apabila keragaman
belum diperoleh. Fakta pluralisme yang reasonable diistilahkannya dengan fact of oppression
adalah pemahaman bersama (shared understanding) secara berkelanjutan atas doktrin agama,
modal dan filsafat. Fakta seperti itu dapat terjaga apabila ada penggunaan kekuatan negara
secara opresif. Pelaksanaan kekuasaan politik mereka dapat terjustifikasi apabila dilakukan
sesuai dengan perundang-undangan yang memuat hal-hal pokok dimana semua warga secara
akal sehat menyepakatinya dalam rambu-rambu prinsip dan landasan ideal yang diterima
secara bersama sebagai hal yang beralasan dan rasional (Talisse, 2003).
Gagasan Rawls (1996) tentang pluralisme menggambarkan situasi yang terjadi di
Indonesia di mana tatkala demokrasi dan masyarakat sipil berusaha dikembangkan dalam
masyarakat, ada beberapa kebijakan di bidang hukum, politik, budaya dan agama yang
mengundang kontroversi seperti undang-undang SISDIKNAS, undang-undang tentang
kerukunan hidup umat beragama, rancangan undang-undang tentang pornografi dan porno
aksi. Reaksi masyarakat terhadap produk perundang-undangan ini sering dikaitkan dengan
masalah hubungan mayoritas-minoritas. Kelompok minoritas merasa bahwa aspirasi mereka
atau eksistensi mereka terancam oleh produk undang-undang tersebut. Sehingga, menurut
Rawls (1966) dalam kondisi seperti itu hanya pluralisme yang ditopang dengan kekuasaan
pemerintah yang berlandaskan pada pemahaman bersama dapat berjalan dengan baik. Dalam
hal ini, Voltaire pernah menggambarkan situasi di Inggeris, “Apabila hanya ada satu agama
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 6
di Inggeris, maka akan ada bahaya despotisme; apabila ada dua, maka satu sama lain akan
memotong urat leher, akan tetapi ada tiga puluh agama dan mereka hidup bahagia dalam
kedamaian.” Artinya, semua bangsa sepanjang sejarah telah berjuang untuk menemukan
keseimbangan antara keyakinan dan masyarakat (Hatch, 2004). Ucapan Voiltaire ini menjadi
harapan ideal setiap masyarakat yang memiliki realitas plural. Namun yang menjadi
persoalan rekayasa sosial yang tepat untuk diterapkan dalam suatu masyarakat plural untuk
mewujudkan kehidupan damai.
Proses asimiliasi antara budaya biasanya diyakini sebagai suatu proses netral yang
dapat membentuk kebersamaan dalam kemajuan. Akan tetapi ternyata asimilisi itu juga tidak
bebas nilai, bukan sebuah proses sosial yang berlangsung secara obyektif sebab dalam sebuah
proses asimilasi budaya pihak mayoritas acapkali tidak tahan untuk menjadikan nilai mereka
memiliki pengaruh dominan dalam sistem sosial suatu masyarakat. Kecenderungan ini
tentunya akan mengundang reaksi dari pihak minoritas dengan alasan kesetaraan. Machacek
(2003) mencontohkan gerakan nativis seperti gerakan anti Katolik dan pasukan anti komunis
sebagai reaksi terhadap gerakan yang dilakukan kelompok mayoritas di Amerika untuk
menguatkan dominasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Fenomena seperti ini tentu saja
melahirkan kekhawatiran mendalam tentang konsekuensi keragaman.
Menurut Requejo (1999) sekarang ada empat tipe pergerakan dalam kerangka
pluralisme budaya, yaitu gerakan single issue seperti gender, non-state nationalist, imigran
dan gerakan orang-orang indigenous. Keempat tipe tersebut, menurutnya, dalam sebuah
masyarakat demokratis liberal semestinya ditangani dengan cara yang berbeda-beda sesuai
dengan karakter kualitatif masing-masing. Akan tetapi pada prinsipnya, menurut Rawls
(1996), guna menangani hal seperti ini dibutuhkan sebuah kebijakan politik pluralis yang
berlandaskan pada penerimaan beralasan terhadap berbagai sudut pandang. Warga menjadi
reasonable apabila mereka memandang orang lain sebagai pribadi yang bebas dan setara di
dalam sebuah sistem kerjasama sosial sepanjang generasi. Mereka siap memberikan termaterma
yang fair dalam hubungan-hubungan sosial yang ditetapkan berdasarkan prinsipprinsip
dan ide-ide yang jelas. Mereka sepakat untuk beraksi berdasarkan terma-terma
tersebut, meskipun harus mengorbankan kepentingannya sendiri dalam kondisi tertentu,
dengan syarat yang lain juga menerima terma-terma tersebut (Howard, 2005).
Anthony, Hermans dan Sterkens (2005) menguraikan lima model konsep pluralisme
yang diajukan Knitter (2002). Pertama, model replacement (exclusivist model) yang
merepresentasikan pemahaman yang cenderung mengafirmasikan agama yang dianutnya
sebagai satu-satunya agama yang benar dan agama lain harus digantikan dengan agama yang
dianutnya sebagai solusi akhir. Kedua, model fulfilment yaitu model yang berpandangan
bahwa agama lain benar akan tetapi kesempurnaan akhir hanya ada pada agama yang
dianutnya. Model ini biasa juga dikenal dengan inclusivist model. Ketiga, model mutuality
yakni model yang melihat kesamaan elemen agama sehingga satu sama lain dapat saling
mengisi. Dalam menghubungkan hal-hal yang bertentangan diusahakan menemukan elemen
yang dapat dimiliki bersama. Kebaikan dan kebenaran suatu agama harus diukur dengan
kemampuannya mempromosikan kedamaian, keadilan dan kesatuan. Model ini biasa juga
disebut dengan model pluralist dalam kajian teologi agama. Keempat, acceptence model
yakni model yang menekankan bahwa perbedaan antara agama adalah riil dan partikularitas
setiap agama merupakan peluang untuk bertumbuh dan saling memperkaya. Perbedaan
agama dapat diinterpretasikan, dihubungkan dan diantar kepada hubungan kesatuan, akan
tetapi ‘yang banyak’ ini tidak dapat dilebur menjadi ‘yang satu’. Filter budaya agama sangat
berbeda sehingga suatu agama tidak dapat diukur dengan sistem ukuran agama lain. Model
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 7
ini meyakini bahwa usaha menghilangkan keragaman akan berakhir pada pengrusakan
vitalitas masing-masing agama. Fokus model ini lebih pada perbedaan ketimbang pada
penerimaan sehingga ia disebut juga dengan model diffential pluralism.
Knitter (2002) menguraikan bahwa model ini terdiri dari tiga perspektif yang berbeda
yaitu post-liberal cultural-linguistic perspective, plurality of ultimate perspective dan
comparative theological perpective. Perspektif pertama memandang agama dalam kerangka
budaya atau linguistik yang membentuk seluruh bangun pikiran dan kehidupan seseorang.
Perspektif kedua berpandangan bahwa perbedaan antar agama-agama bukan hanya dalam
bahasa, akan tetapi juga dalam inti dan elemen akhir (ultimate) semua agama. Perbedaan
yang riil antar agama-agama memungkinkan mempelajari sesuatu yang benar-benar baru.
Sedangkan perspektif ketiga berpandangan bahwa fondasi teologi agama-agama ditemukan
dalam dialog, bukan dalam teologi. Pemahaman yang baik terhadap suatu agama
kemungkinan lahir dari pemahaman yang lebih baik tentang agama lain. Pemahaman yang
lebih baik memerlukan komitmen kepada agama seseorang dan pada saat yang bersamaan
memerlukan keterbukaan kepada kebenaran yang ditemukan dalam agama lain.
Model yang terakhir adalah relativistic pluralism yang berpandangan bahwa terlepas
dari persamaan dan perbedaan berbagai elemen dalam agama-agama, semua diyakini
memiliki nilai dan signifikansi yang sama.
Sehubungan dengan pluralisme agama, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat
Indonesia hidup dalam realitas tersebut. Sebagai konsekuensinya, dalam membangun
hubungan-hubungan sosial mereka telah membangun berbagai model konsep pluralisme
teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun konsep apapun yang mereka miliki, selama
ini belum ada penelitian yang pernah dilakukan untuk mengidentifikasi model konsep
pluralisme mereka. Padahal informasi semacam itu sangat bermanfaat, baik untuk kajian
perbandingan agama maupun untuk lebih mengenal bagaimana masyarakat memahami
konsep pluralisme. Informasi kedua ini dapat memberikan gambaran peta kognitif
masyarakat tentang pluralisme. Informasi semacam itu tentu saja sangat baik dijadikan acuan
dalam pengambilan kebijakan dalam proses rekayasa sosial keagamaan.
KEBUTUHAN MASYARAKAT KEPADA TOKOH AGAMA
Fiedler (1964) menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan apakah
seorang pemimpin disukai atau tidak disukai oleh orang-orang yang dipimpinya, yaitu
hubungan personalnya dengan mereka, kekuasaan yang diberikan oleh kedudukannya, dan
karakter tingkat struktur (rutin atau menantang) yang diberikan sub-ordinasi kepadanya. Dia
menegaskan bahwa apabila esensi kepemimpinan adalah proses dimana seseorang memberi
pengaruh kepada orang lain, maka isu mudah atau sulitnya seorang pemimpin memberi
pengaruh kepada mereka yang dipimpinnya dalam situasi tertentu adalah sangat penting
(Blanchard, 1967).
Tokoh agama adalah orang yang berusaha untuk memberi pengaruh pada masyarakat
dimana mereka hidup dengan sasaran pencerdasan dan pencerahan yang diasosiasikan dengan
usaha mendekatkan masyarakat pada agama yang dianutnya. Proses pencerahan ini
teraktualisasi dalam bentuk pemantapan keimanan dan ketakwaan yang berimplikasi pada
keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat atas dasar nilai-nilai agama. Tokoh
agama seperti ini dapat meliputi berbagai kalangan dengan ragam tingkatan dalam sistem
hirarki sosial keagamaan. Mereka itu adalah orang-orang yang bekerja untuk
mensosialisasikan ajaran-ajaran agama lewat media pengajaran dan menjadi model atau
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 8
tauladan di tengah masyarakat. Di samping itu, mereka juga mengayomi masyarakat dalam
menghadapi problematika kehidupan dengan pendekatan agama. Akan tetapi pendekatan ini
dapat juga terbuka dan meliputi ragam acuan pendekatan di luar agama sehingga terbentuk
sebuah sistem pendekatan kepemimpinan yang bersifat multidimensional sesuai dengan
kapasitas masing-masing. Guru agama dalam masyarakat seperti imam masjid, juru dakwah,
kyai, pendeta, pastor adalah agen-agen kepemimpinan agama.
Helmich dan Erzen (1975) melaporkan hasil temuannya bahwa pilihan strategi
seorang pemimpin untuk memberikan pengaruh kepada sub-ordinasinya ditentukan oleh
karakter sistem kebutuhan personalnya. Seorang pemimpin yang memiliki orientasi tugas
dalam memimpin cenderung merasa kurang puas dalam pencapaian kebutuhan dasar yang
integral dengan situasi kerja dan performans kerja yang ada. Dalam hal ini, pemimpin lakilaki
cenderung memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan harga dan aktualisasi diri,
sedangkan pemimpin perempuan cenderung memenuhi kebutuhan yang memiliki asosiasi
dengan kebutuhan sosial (Helmich & Erzen, 1975).
Apabila kepemimpinan seorang tokoh agama dianalogkan dengan kepemimpinan
seorang manager perusahaan, maka mereka pun seharusnya terpengaruh oleh faktor-faktor
kepentingan personal dalam menjalankan fungsinya sebagai tokoh agama dalam
masyarakatnya. Mereka pun dapat menjalankan fungsinya dengan menerapkan berbagai
strategi yang dalam pikiran mereka sejalan dengan kepentingan personalnya. Kepentingan
personal ini dapat saja memiliki karakter materialis atau transendental atau sekaligus
menggabungkan kedua-duanya.
Pendekatan leader-centered telah lama mendominasi agenda penelitian di bidang
kepemimpinan dengan fokus pada personalitas, gaya perilaku, dan metode pengambilan
keputusan (De Vries et al., 1997). Hollander dan Offerman (1990) menggagas pentingnya
melibatkan pihak sub-ordinasi dalam membangun model kepemimpinan guna memperdalam
pemahaman tentang proses kepemimpinan (De Vries et al., 1997). Pendekatan ini pun dapat
diterapkan dalam dunia kepemimpinan tokoh agama. Meskipun mereka tidak identik dengan
pengambilan keputusan yang bersifat formal sebagaimana dalam dunia perusahaan atau
lembaga resmi, akan tetapi mereka adalah kelompok orang-orang yang selalu diperhadapkan
pada berbagai masalah-masalah kemasyarakatan di mana mereka dituntut untuk mengambil
keputusan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Posisinya sebagai rujukan dalam
pengambilan keputusan sosial keagamaan semakin kompleks saat mereka diperhadapkan
pada realitas sistem dan struktur sosial yang sangat plural sebab mereka harus mampu
bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berbeda-beda dimana pihak tersebut juga memiliki
latar belakang kepentingan yang belum tentu sama dengan pihak pertama.
De Vries et al. (1997) mendefinisikan konsep ‘kebutuhan kepada pemimpin’ sebagai
persepsi dalam konteks sosial yang dimiliki pihak sub-ordinasi dalam hal ini masyarakat
mengenai relevansi tindakan pemimpin yang terlegitimasi dalam memberi pengaruh terhadap
dirinya atau satu kelompok miliknya.
Legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat agama tentunya tidak sesederhana
legitimasi yang berlaku dalam sebuah lembaga resmi atau perusahaan. Seseorang menjadi
tokoh agama dalam sebuah masyarakat bukan atas dasar pemilihan yang dapat berlangsung
secara singkat, melainkan melalui sebuah proses panjang yang melibatkan banyak aspek,
mulai dari potensi keperibadian, keagamaan, kualifikasi pendidikan, sosial dan moral. Akan
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 9
tetapi asumsi yang berlaku dalam dunia kepemimpinan formal masih dapat diaplikasikan
dalam dunia kepemimpinan agama.
De Vries et al. (1997) mengasumsikan bahwa sub-ordinasi yang memiliki kebutuhan
rendah terhadap kepemimpinan cenderung bertindak independen dan menunjukkan respons
yang rendah terhadap intervensi yang dilakukan pemimpinnya. Sedangkan sub-ordinasi
dengan kebutuhan tinggi terhadap kepemimpinan cenderung menyerahkan dirinya kepada
tindakan pemimpinnya dan menganggap citra superior sebagai karisma pemimpin. Hal ini
pun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam proses kepemimpinan agama. Suatu
masyarakat yang merasakan tingkat kebutuhan yang rendah terhadap tokoh agamanya akan
cenderung bersikap independen dan tidak merasakan substansi kehadiran seorang tokoh
agama dalam masyarakatnya. Sebaliknya, masyarakat yang merasakan kebutuhan yang tinggi
kepada tokoh agamanya akan bersikap patuh dan loyal kepada segala bentuk intervensi sosial
kemasyarakatan yang dilakukan tokoh agamanya. Masalahnya, indikator-indikator apa saja
yang dapat dijadikan acuan identifikasi kebutuhan masyarakat kepada para tokoh agamanya.
Maslow (1970) telah menggagas teori piramida kebutuhan manusia. Dalam teori ini,
dia menyusun hirarki sistem kebutuhan manusia dari tingkatan yang paling rendah sampai
pada tingkatan paling tinggi, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan pada keselamatan dan
keamanan, kebutuhan terhadap cinta dan rasa memiliki, kebutuhan pada harga diri dan
terakhir kebutuhan pada aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih tinggi, menurut Maslow, tidak
dapat tercapai sebelum kebutuhan yang lebih rendah terwujud (Anonymous, 2003; Boeree,
2006; Rouse, 2004). Di samping itu, keterpenuhan kebutuhan yang lebih tinggi menunjukkan
kualitas hidup seseorang dan piramida ini menjadi tangga seleksi bagi manusia sehingga,
menurut Maslow, semakin tinggi konsep kualitas yang ada, maka semakin sedikit pula orang
yang mencapainya. Apabila kita menyederhanakan konsep ini, mungkin para tokoh agama
dalam masing-masing daerah pada masyarakat tertentu adalah bagian dari komponen
masyarakat yang minoritas.
Teori ini senada dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Abu Syaibah dan al-
Baihaqi dari Anas ra. dari Nabi saw. yang berbunyi " " آاد الفقر أن يكون آفرا وآاد الحسد أن يغلب القدر
(Hampir saja kefakiran menjadi kekufuran dan sifat hasad mengalahkan takdir Allah) (Al-
Suyuthi, 1993). Apabila keimanan dan ketakwaan merupakan gambaran aktualisasi diri
seseorang, apa pun agamanya, berdasarkan hadis ini dia akan sulit mewujudkan keduanya
tanpa dukungan keterpenuhan kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologis dalam konsep
kebutuhan Maslow adalah kebutuhan jasmani seperti makan dan minum serta tempat tinggal.
Mungkin teori Maslow (1970) tentang hirarki kebutuhan ini terkesan deterministik
sehingga peluang seseorang untuk mengejar dan mewujudkan harga diri serta
mengaktualisasikan diri sebagai elemen kebutuhan tertinggi seakan-akan tak mungkin
tercapai tanpa keterpenuhan elemen-elemen kebutuhan lain yang lebih rendah, seperti
kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan terhadap cinta dan rasa
memiliki. Karena itu, menurut teori Maslow, orang yang kehilangan kesempatan pada jenjang
usia tertentu untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan tertentu, dia akan menghabiskan
waktu untuk mencari kebutuhan yang hilang tersebut dan kesempatan untuk menggapai
elemen kebutuhan yang lebih tinggi semakin berkurang. Namun demikian, masalah
kebutuhan sebaiknya dilihat lebih komprehensif dan tidak deterministik sebab pada
kenyataannya ada orang dalam masyarakat yang rela menghabiskan hidupnya untuk mengejar
tingkat keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama masing-masing tanpa harus terhalang
oleh masalah keterpenuhan kebutuhan fisiologis. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 10
orientasi hidup transendental seperti keridhaan Tuhan dan keselamatan di alam lain. Dalam
dunia Islam, orang-orang seperti itu dapat ditemui di kalangan ulama-ulama shaleh seperti
Imam Ahmad bin Hambal, Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan banyak lagi yang lain. Dalam
dunia Kristen dan Budha, Mother Teresa dan Dalai Lama dikenal sebagai tokoh yang sangat
mengedepankan kepentingan orang lain dari kepentingan dirinya. Mereka itu secara fisiologis
sangat terbatas bahkan cenderung menolak dan menyerahkannya ke orang lain yang
membutuhkannya.
Namun demikian, teori Maslow (1970) tentang hirarki kebutuhan manusia tetap patut
dipertimbangkan untuk dijadikan acuan dasar dalam proses pengembangan konsep tentang
kebutuhan masyarakat kepada para tokoh agama mereka. Alasan yang mendasari kepatutan
ini adalah kenyataan bahwa sampai sekarang hanya Maslow yang pernah mengembangkan
kajian akademis yang sangat mendalam pada isu kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu,
sistem kebutuhan yang telah diteorikannya akan dipakai sebagai konsep dasar dalam
mengukur aspek kebutuhan masyarakat Muslim and Kristen terhadap tokoh agama mereka di
Sulawesi Utara. Tentunnya, aplikasi konsep ini dalam bidang keagamaan mesti dimodifikasi
sesuai dengan karakter variabel penelitian. Misalnya, apabila Maslow telah menghubungkan
kebutuhan fisiologis dengan kebutuhan-kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum,
konsep seperti ini dalam penelitian ini akan dimodifikasi dengan orientasi sejauh mana
masyarakat menghubungkan pemenuhan kebutuhan seperti itu dalam hubungan mereka
dengan para tokoh agama dalam masyarakatnya.
KARISMA TOKOH AGAMA
Dalam sosiologi kekuasaan, Weber (1864-1920) mendefinisikan karisma sebagai tipe
kekuasaan spesifik yang dalam bentuk murninya tidak berdasar pada kepentingan absolut
atau kekuasaan, akan tetapi semata-mata atas dasar kepercayaan terhadap otoritas khusus
seseorang. Akan tetapi dalam kajian antropologi agama, Weber berbicara tentang karisma di
luar konteks kekuasaan, melainkan dalam konteks sebuah konsep yang berhubungan dengan
mana dan tabu. Dalam hal ini, karisma diinterpretasikan sebagai fenomena yang jauh lebih
umum dari pada karisma kekuasaan, yakni pada konsep kekuatan yang sering
didepersonalisasi yang diasumsikan berada pada inti keyakinan dalam magic dan fetishism
(Riesebrodt, 1999). Shils (1972) mendefinisikan karisma sebagai kualitas yang diberikan
kepada seseorang, tindakan, peran, institusi, simbol dan obyek materi karena asumsi
hubungan mereka dengan kekuatan yang mengendalikan, vital, fundamental dan akhir. Bagi
Shils, segala konsentrasi kekuasaan yang dimiliki seseorang, suatu lembaga baik politik,
ekonomi, pemerintahan maupun individu mengakibatkan lahirnya karisma (Riesebrodt,
1999). Jadi, Weber cenderung menempatkan karisma pada posisi periferal dalam sistem
hubungan sosial, sedangkan Shils menempatkannya pada posisi sentral.
Sebenarnya konsep karisma yang dikembangkan Shils merupakan hasil intepretasi
terhadap konsep yang digagas oleh Durkheim dan Otto (1958). Dalam terma Durkheim,
karisma adalah sesuatu yang disucikan (the sacred) dan bagi Otto dikenal dengan the holy.
Yang disucikan ini mengontrol sistem dan hubungan-hubungan kekuasaan sosial (Riesebrodt,
1999). Sohm (1892) mengemukakan bahwa karisma pada awalnya tidak berhubungan dengan
sistem organisasi atau kedudukan, akan tetapi ia bersifat universal dan berpusat pada ucapan
Tuhan yang merupakan pemberian-Nya (Riesebrodt, 1999). Lalu, dalam perkembangan
berikutnya, kajian tentang karisma dikaitkan dengan kajian kepemimpinan, khususnya
kepemimpinan dalam organisasi tertentu.
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 11
Fagen (1993) mencoba mengelaborasi secara proposional atau hipotetik lima elemen
kepemimpinan karismatik berdasarkan teori kekuasaan yang digagas Weber, yakni (a)
pemimpin kharimastik merupakan hasil kreasi para pengikut yang muncul dari sistem
keyakinan mereka, bukan dari karakteristik transendental pemimpin. Apabila tak seorang pun
yang memiliki keyakinan akan kesempurnaan moral seseorang, sebijaksana dan sekuat
apapun seorang memimpin mempersepsikan dirinya karismanya tidak akan terwujud; (b)
Seorang pemimpin yang berhasil menumbuhkan kekuasaan karismatik dalam suatu situasi
dan konteks mungkin saja gagal total melakukan itu dalam konteks lain; (c) Seorang
pemimpin tidak menganggap diri dipilih atau bergantung pada para pengikutnya, akan tetapi
merasa diri dipilih dari atas untuk menjalankan suatu misi. Dia merasa bahwa legitimasi
kekuasaannya bersumber dari suatu hubungan khusus antara dirinya dengan suatu kekuatan
abstrak; (d) Perilaku pemimpin yang karismatik cenderung anti-birokrasi. Pemimpin seperti
ini dikelilingi oleh orang-orang yang dipilih berdasarkan kesetiaan, bukan atas dasar prosedur
formal; (e) Kepemimpinan karismatik cenderung tidak stabil dan transformasional guna
menghadapi perubahan-perubahan baru (Fagen, 1993).
Konsep ini lalu mulai diaplikasikan dalam teori-teori kepemimpinan atau organisasi
pada dekade delapan puluhan. Bass (1980) mengembangkan konsep baru yang
menghubungkan antara karakter transformasional dan karisma kepemimpinan dalam
karyanya Leadership beyond Expectations. Gagasan Bass (1980) telah melahirkan apa yang
dikenal dengan new paradigma dalam kajian kepemimpinan (Conger & Kanungo, 1994).
Hunt (1999) mencoba membandingkan antara paradigma lama dan baru kepemimpinan
sebagai berikut: (a) Melalui aspek visionernya, kepemimpinan baru atau
transformasional/karismatik telah melebarkan peran pemimpin tradisional ke dalam apa yang
dikenal dengan a manager of meaning yang memberikan hubungan kuat dengan literatur
budaya organisasi dan aspek simbolik organisasi; (b) Paradigma ini menekankan pentingnya
reaksi emosional para pengikut terhadap visi transendental pemimpin; (c) Paradigma ini
cenderung menfokuskan perhatian pada level atas kepemimpinan, bukan pada level bawah
yang mendominasi kajian kepemimpinan tradisional; dan (d) Paradigma ini lebih
menfokuskan diri pada pendekatan kualitatif dalam kajian seperti wawancara, studi kasus dan
observasi jika dibandingkan dengan studi sebelumnya. Kecenderungan terakhir ini mendapat
kritik dari Conger dan Kanungo (1994). Keduanya berargumen bahwa kecenderungan
memakai pendekatan kualitatif telah menyebabkan kesempatan untuk melakukan pengujian
teori secara empiris dan terukur berkurang, yang berimplikasi pada kelambanan dalam
memajukan pengembangan teori. Hal ini menyebabkan keduanya mencoba
mengoprasionalisasikan beberapa konsep mengenai kepemimpinan transformasional dan
karismatik dalam bentuk instrumen pengukuran.
Merujuk pada lima elemen karisma kepemimpinan yang digagas Weber, Conger,
Kanungo, Menon, dan Mathur (1997) melakukan serangkaian pengujian instrumen untuk
mengidentifikasi proses kepemimpinan yang karismatik dalam suatu organisasi. Instrument
yang pertama kali dikembangkan Conger dan Kanungo (1994) telah diujicobakan kepada tiga
komunitas, yaitu manager perusahaan Amerika, delegasi parti politik Kanada dan pekerja
klerik India. Dalam ketiga studi tersebut, analisis menunjukkan bahwa instrumen yang
mereka kembangkan memiliki konsistensi reliabilitas dan validitas dalam pemakaiannya
terhadap segmen masyarakat yang cukup varian (Conger et al., 1997).
Operasionalisasi konsep karisma oleh Conger dan Kanungo (1994) dilakukan dengan
memperhatikan tahapan proses kepemimpinan, yakni (a) Tahap pengenalan lingkungan untuk
mengidentifikasi peluang dan tantangan guna merumuskan orientasi organisasi ke depan; (b)
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 12
Tahap perumusan strategi dan tujuan yang diartikulasikan dalam bentuk keanggotaan
organisasi; dan (c) Tahap penggalangan komitmen dan mobilisasi keanggotaan organisasi
untuk mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan lewat pengambilan berbagai
inisiatif (Conger et al., 1997).
Konsep karisma yang telah dioperasionalisasikan oleh Conger dan Kanungo (1994)
akan diadopsi untuk dikembangkan menjadi instrumen guna mengukur karisma tokoh agama
dalam penelitian ini dengan melakukan modifikasi yang diperlukan. Adalah wajar apabila
konsep ini diaplikasikan dalam bidang kepemimpinan agama dalam masyarakat sebab
konsep karisma sebenarnya pertama kali digagas dalam bidang kajian antropologi dan
sosiologi agama.
LOYALITAS MASYARAKAT KEPADA TOKOH AGAMA
Loyalitas masyarakat kepada tokoh agama dipahami sebagai ikatan masyarakat
kepada tokoh agama yang lahir dari rasa keterpenuhan kebutuhan tertentu seperti kepuasan
pada keuntungan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain sebagainya.
Adler (1988) mengungkapkan bahwa kajian loyalitas organisasi telah menimbulkan
minat yang besar terhadap kajian sains organisasi. Keduanya mengemukakan bahwa pada
dasarnya loyalitas organisasi adalah ikatan kuat yang terbentuk dari sebuah organisasi atau
individu dan kelompok. Loyalitas meliputi rasa kedekatan, kepemilikan, keinginan kuat
untuk menjadi bagian dari sesuatu; loyalitas melibatkan kesiapan memberi kontribusi
terhadap sesuatu; loyalitas mencakup kecondongan secara suka rela kepada suatu kelompok
atau orang; dan kerelaan mengikuti dengan penuh rasa percaya kepemimpinan atau petunjuk
suatu organisasi.
Ada beberapa pendekatan yang dikemukakan guna menginterpretasikan hal-hal yang
melatarbelakangi loyalitas seseorang kepada sesuatu. Dalam pendekatan modal nilai, ikatan
loyalitas keorganisasian diprediksikan memiliki motif ekonomi dan didorong oleh pertukaran
keahlian, tenaga dan produktifitas antara pekerja untuk menghasilkan pendapatan. Dalam
pendekatan kekuasaan tempat kerja, diasumsikan bahwa yang mendasari lahirnya loyalitas
adalah fungsi persepsi pekerja terhadap legitimasi kekuasaan yang dilakukan oleh majikan.
Sedangkan penganut pendekatan kepuasan kerja dan komitmen pekerjaan melihat loyalitas
sebagai sesuatu yang secara mendasar disebabkan oleh faktor individualisme yang diarahkan
pada kerugian dan keuntungan pribadi serta imbalan instrinsik yang intergral dalam pekerjaan
(Adler & Adler, 1988).
Penelitian yang dilakukan tentang loyalitas dalam konteks kelompok agama masih
kurang. Mungkin loyalitas yang memerlukan komitmen kesetiaan dalam bidang kajian agama
tidak mudah untuk dihubungkan dengan kepentingan ekonomi dan kerja sebab loyalitas
keagamaan memiliki karakter yang unik dalam aspek transendensinya.
Belajar dari Marx (1818-1883) dan Weber (1864-1920), Bourdie menggagas konsep
modal budaya (social capital) dan modal agama (religious capital). Dia berpendapat bahwa
bukan hanya modal ekonomi dan produksi yang mengendalikan kehidupan suatu masyarakat,
akan tetapi modal budaya dan agama juga dapat mengendalikannya. Budaya, agama,
stratafikasi dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat. Perjuangan mendapatkan
pengakuan sosial merupakan dimensi utama dalam semua kehidupan sosial, tidak terkecuali
kelompok beragama. Modal agama dan budaya, menurut dia, merupakan bentuk kekuasaan
yang tidak dapat direduksi dalam pertukaran modal ekonomi. Lewat interaksi kekuasaan
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 13
sosial, tokoh agama menegaskan diri sebagai sumber yang bernilai (valued resources); posisi
yang tidak dimiliki orang banyak. Perbedaan kelas ini lalu disalahpahami sebagai nilai yang
bersumber dari kebernilaian individu, bukan dari posisi kelas, maka dengan sendirinya
masyarakat melegitimasi sistem kelas. Berbeda dengan Bourdie, Frankfurt School
berpendapat bahwa hegemoni subyektif budaya masalah telah menyebabkan perbedaan kelas
budaya tidak terlihat dengan jelas (Swartz, 1996).
Uraian teori modal budaya dan agama yang dikemukakan Bourdie di atas
mengindikasikan kemungkinan modal agama untuk saling terkait dalam pertimbangan
kepentingan yang dimiliki masyarakat. Kepentingan ini dapat berimplikasi pada karakter
loyalitas mereka kepada para tokoh agama.
Penelitian dalam bidang pemasaran di perusahaan menunjukkan bahwa perilaku
manager berpengaruh pada komitmen karyawan kepada perusahaan sehingga apabila
pemimpin sebuah perusahaan kurang memahami hubungan antara komitmen dengan perilaku
manager peluang untuk terjadi miskomunikasi menjadi besar. Miskomunikasi seperti itu
dapat berimplikasi negatif terhadap keberlangsungan dan kemajuan perusahaan (Agarwal et
al., 1999). Hal yang sama dapat terjadi kepada masyarakat terhadap tokoh agama mereka.
Perilaku para tokoh agama dapat berpengaruh kepada perspektif mereka tentang karisma dan
loyalitas terhadap para tokoh agama.
Pentingnya loyalitas organisasi telah lama ditemukan dalam kajian managemen.
Loyalitas ini mengungkapkan berbagai sikap karyawan yang kompleks seperti komitmen
afektif yang mencakup kedekatan emosional kepada organisasi, komitmen bertahan bekerja
pada organisasi dan komitmen normatif yang merepresentasikan pertimbangan tanggung
jawab terhadap organisasi. Pada dasarnya penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk
bertahan pada suatu organisasi ditentukan oleh tinggi rendahnya komitmen seseorang kepada
organisasinya (Wu, t.th).
Kerendahan loyalitas dan komitmen terhadap agama pun tidak menutup kemungkinan
dapat berakibat pada keputusan seseorang untuk melepaskan tali ikatan dengan agama
tertentu lalu mencari alternatif lain, baik berupa agama lain atau tidak beragama sama sekali.
Kejadian seperti ini dapat saja muncul sebagai implikasi dari perilaku tokoh agama dalam
masyarakat tertentu.
III
PENUTUP
Analisis utama menunjukkan beberapa hasil penting, yaitu sebagai berikut: (a)
Tempat domisili warga masyarakat dengan kategori pedesaan dan perkotaan yang
merepresentasikan keterlibatan dan keterbukaan mereka terhadap proses modernitas memiliki
pengaruh yang sangat penting terhadap tingkat partisipasi keagamaan masyarakat, tingkat
kebutuhan masyarakat kepada tokoh agama, karisma tokoh agama di mata masyarakat, dan
loyalitas masyarakat kepada tokoh agama; (b) Model konsep pluralisme yang dipahami dan
diyakini anggota masyarakat memberikan pengaruh sangat penting dalam menentukan
karakter hubungan antar variabel dalam empat model yang diajukan untuk diuji; (c) Status
ekonomi dan partisipasi keagamaan memiliki pengaruh pada variabel tertentu, akan tetapi
pengaruh ini cenderung tergantung pada karakter atau model konsep pluralisme yang
diyakini warga masyarkat. Misalnnya, status ekonomi ditemukan berpengaruh positif pada
Temu Riset Keagamaan Nasional VI, Yogyakarta 13‐16 Oktober 2008 http://muliadinur.wordpress.com/ | 14
model yang menggunakan konsep pluralisme differential sebagai salah satu variabel dan
sebaliknya berpengaruh negatif pada model yang menggunakan konsep pluralisme relativis;
(d) Kebutuhan kepada tokoh agama dan karisma tokoh agama ditemukan berpengaruh secara
signifikan pada loyalitas kepada tokoh agama dalam semua (empat) model yang diuji; (e)
Perbedaan gender dan perbedaan agama ditemukan juga berpengaruh pada variabel tertentu
dalam model dengan karakter konsep pluralisme tertentu. Misalnya, perbedaan agama dan
gender ditemukan berpengaruh secara signifikan pada model konsep pluralisme differential,
akan tetapi pengaruh serupa tidak ditemukan dalam model konsep pluralisme yang lain; (f)
Loyalitas yang tinggi terhadap tokoh agama tidak selamanya menunjukkan bahwa tokoh
agama memiliki karisma yang tinggi dalam persepsi anggota masyarakat tertentu. Warga
masyarakat yang melaporkan diri memiliki tingkat partisipasi keagamaan private lebih tinggi
menunjukkan tingkat persepsi karisma tokoh agama yang lebih rendah, meskipun
melaporkan tingkat loyalitas yang tinggi kepada tokoh agama mereka. Dengan demikian,
tidak selamanya persepsi tingkat karisma tokoh agama berjalan secara harmonis dengan
tingkat loyalitas kepada mereka; (g) Kecenderungan bersikap relativis dalam melihat
hubungan antar agama memiliki pengaruh negatif terhadap signifikansi peran tokoh agama
dalam masyarakat; dan terakhir (h) Orang Kristen menunjukkan tingkat kebutuhan kepada
tokoh agama mereka yang lebih tinggi dari pada orang-orang Islam. Hal ini mungkin terkait
dengan perbedaan tingkat pendidikan dan ekonomi tokoh-tokoh agama antara masyarkat
Kristen dan Muslim.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perbedaan karakter tempat domisili
masyarakat sangat penting pengaruhnya terhadap pembentukan model konsep pluralisme
keagamaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, posisi tokoh agama dalam suatu
masyarakat memiliki kecenderungan besar untuk ditentukan oleh tingkat kebutuhan anggota
masyarakat kepada mereka. Tingkat kebutuhan ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor,
termasuk status sosial dan ekonomi serta tingkat partisipasi keagamaan anggota masyarakat.
Selanjutnya, untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan karakter hubungan antar
konsep atau variabel yang diuji dan teridentifikasi dalam studi ini membutuhkan studi lanjut
dengan pendekatan yang lebih grounded untuk menjelaskan lebih dalam dan rinci dengan
prosedur kualitatif guna membangun makna-makna konstruksi yang relevan dan teruji.

http://muliadinur.files.wordpress.com/2008/10/makalah-tr-vi_muliadi-nur.pdf

00.22

uu BHP

Berita
Sub Sistem Dikti
Layanan
Arsip Berita
Pengumuman
Naskah Pidato
Berita Sub Sistem
Ranking Universitas

Rangking Universitas
di ASIA (Webometric)


Promising Universities

Link Dikti Departement (0)
Media (2)
Organization (0)
Pemerintahan (0)
Perguruan Tinggi (1)
Situs Pendidikan (0)

Tahukah Anda? Menteri Pendidikan Republik Indonesia - Berikut merupakan daftar Menteri Pendidikan Republik Indonesia dari awal berdirinya republik ini sampai dengan saat ini.

Ki Hadjar Dewantara -







Ki Hadjar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889–26 April 1959) adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda.

Lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.


Soewandi -








Soewandi (1899 - ?) adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Kabinet Sjahrir I dan Kabinet Sjahrir II kemudian Menteri Pengajaran pada Kabinet Sjahrir III. Setelah lulus dari sekolah pangreh praja, Soewandi meraih gelar sarjana hukum. Kemudian ia mengantungi ijazah notaris. Berlatar belakang di bidang hukum, Soewandi kemudian ditarik menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sjahrir II dan Sjahrir III. Dalam kabinet Sjahrir III, Soewandi menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Saat itu ia menggagas sistem ejaan yang kemudian dikenal dengan nama sistem Ejaan Soewandi atau dikenal juga sebagai sistem Ejaan Republik Indonesia. Ejaan Soewandi menggantikan Ejaan van Ophuijsen pada 19 Maret 1947 dan berlaku selama 25 tahun sebelum diganti oleh pemerintah Orde Baru dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) pada bulan Agustus 1972.


Ali Sastroamidjojo SH -








Ali Sastroamidjojo SH (Grabag, Jawa Tengah, 21 Mei 1903 - Jakarta, 13 Maret 1976). Ia adalah tokoh politik, pemerintahan, dan nasionalis. Ia mendapatkan gelar Meester in de Raechten (sarjana hukum) dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ia juga adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat dua kali menjabat pada periode 1953-1955 (Kabinet Ali Sastroamidjojo I) dan 1956-1957 (Kabinet Ali Sastroamidjojo II).

Selain itu, Ali juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial I, Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Amir Sjarifuddin II, serta Hatta I, dan Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja III, Kerja IV, Dwikora I, dan Dwikora II.


Mohammad Yamin -



Mohammad Yamin Merupakan menteri pendidikan dari 30 Juli 1953 s/d 12 Agustus 1955. Mohammad Yamin menjabat Menteri Pendidikan pada era kabinet Ali Sastroamidjojo I.



Dilahirkan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yamin memulakan karir sebagai seorang penulis pada dasawarsa1920-an semasa puisi Indonesia mengalami romantisisme yang hebat. Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada kata-kata basi bahasa Melayu Klasik.


Selengkapnya


Home Berita Pengesahan Undang-Undang BHP
User Kata Sandi

Pengesahan Undang-Undang BHP
Ditulis oleh Irwandi
Friday, 19 December 2008
Salah satu perkembangan mutakhir pendidikan Indonesia adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) (17/12/2008) oleh DPR RI. UU BHP menempatkan satuan pendidikan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi luas, akademik maupun non akademik, tanpa khawatir lagi dengan kooptasi birokrasi. Otonomi yang diberikan dikunci oleh Undang-Undang BHP harus dilandasi oleh prinsip-prinsip seperti nirlaba, akuntabilitas, transparan, jaminan mutu dan seterusnya yang memastikan tidak boleh ada komersialisasi dalam BHP. BHP memastikan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan tidak pernah berkurang bahkan bertambah besar.
Namun dibalik idealisme dan tujuan Undang-Undang BHP itu dibuat, muncul kritik-kritik dari beberapa kalangan yang mengatakan bahwa BHP adalah sebuah produk undang-undang yang digerakkan oleh mitos otonomi. BHP tidak lebih dari sebuah bentuk lepas tangan Negara atas pembiayaan pendidikan nasional. Lembaga Pendidikan akan mengarah pada tujuan pragmatis komersil ketimbang pada tujuan kritis dan blok histories yang mencerdaskan bangsa dan melahirkan putra-putra terbaik yang bisa membaca tanda-tanda zaman. Pada akhirnya BHP melegasisasi suatu kesempatan kepada satuan pendidikan untuk memberi peluang bagi calon mahasiswa berkapasitas intelegensia rendah untuk mengambil kursi mahasiswa lain yang berkualitas tinggi jika mampu memberi imbalan tertentu.

Itu adalah wacana pemikiran yang lazim dalam sebuah Negara demokratis. Pembentukan Undang-Undang BHP ini adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 53 ayat (1) bahwa “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum”. Pembentukan BHP ini adalah merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan BHMN yang telah berjalan selama ini dan bukan replika dari BHMN.

Undang-Undang BHP menempatkan satuan pendidikan bukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Pendidikan Nasional, tapi sebagai suatu unit yang otonom. Rantai birokrasi diputus habis diserahkan ke dalam organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum: penentuan kebijakan umum dan pengelolaan pendidikan. Misalnya di dalam satuan pendidikan perguruan tinggi, praktek selama ini bahwa untuk memilih seorang rektor harus melewati tujuh lapis birokrasi (tingkat senat, Dirjen Dikti, Inspektora Jenderal, Sekjen Depdiknas, Menteri Pendidikan Nasional, Tim penilai akhir Sekretariat Negara dan akhirnya sampai ke Presiden). Saat ini, dengan BHP hal itu tidak lagi terjadi, rektor dipilih dan ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

UU BHP menjamin bahwa peserta didik hanya membayar biaya pendidikan paling banyak 1/3 dari biaya operasional satu satuan pendidikan, bukan biaya investasi. Selama ini satuan pendidikan sangat tergantung dari pendanaan dari peserta didik bahkan sampai sembilan puluh persen. Saat ini, BHP membatasi menjadi 1/3 maksimal dari biaya operasional. Ini adalah jaminan Undang-Undang BHP bahwa kenaikan SPP seperti yang banyak dikhawatirkan rasanya tidak mungkin terjadi.

UU BHP menjamin secara khusus warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi tapi berpotensi secara akademik, terutama yang ada di quintil lima termiskin, dimana sampai saat ini hanya 3 Persen dari kategori ini yang menikmati pendidikan tinggi. Satuan Pendidikan BHP wajib menjaring dan menerima warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu paling sedikit 20 persen dari keseluruhan peserta didik yang baru. Satuan Pendidikan BHP harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka menerima dan menyediakan paling sedikti 20 persen beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kurang mampu dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademiki tinggi.

Undang-Undang BHP mengikat tanggungjawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan. Misalnya Pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik. Pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. menurut Dirjen Dikti, dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam konferensi Pers (18/12) justru pemerintah yang akan pontang-panting mencarikan dana untuk tanggung jawab yang sangat besar ini.

Sebagai badan hukum, satuan pendidikan memiliki wewenang hokum untuk melakuka tindakan hukum dan konsekwensi hukum atas penggunaan hak itu. Pasal 63 menyebutkan “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 38 ayat (3), dan pasal 39 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun da dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 4 ayat (1), pasal 38 ayat (3) da pasal 39 adalah pasal yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah nirlaba, seluruh sisa dari hasil usaha dari kegiatan BHP harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Recommend this article...

00.07

budaya

ya
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Lukisan musisi wanita Persia dari Hasht-Behesht Palace ("Istana 8 surga.")

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.Daftar isi [sembunyikan]
1 Pengertian
2 Unsur-unsur
3 Wujud dan komponen
3.1 Wujud
3.2 Komponen
4 Hubungan antara unsur-unsur kebudayaan
4.1 Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi)
4.2 Sistem mata pencaharian hidup
4.3 Sistem kekerabatan dan organisasi sosial
4.4 Bahasa
4.5 Kesenian
4.6 Sistem kepercayaan
4.6.1 Agama Samawi
4.6.2 Filosofi dan Agama dari Timur
4.6.3 Agama tradisional
4.6.4 "American Dream"
4.6.5 Pernikahan
4.7 Sistem ilmu dan pengetahuan
5 Perubahan sosial budaya
6 Penetrasi kebudayaan
7 Cara pandang terhadap kebudayaan
7.1 Kebudayaan sebagai peradaban
7.2 Kebudayaan sebagai "sudut pandang umum"
7.3 Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi
8 Kebudayaan di antara masyarakat
9 Kebudayaan menurut wilayah
10 Referensi
11 Daftar pustaka
12 Lihat pula
13 Pranala luar


[sunting]
Pengertian

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Upacara kedewasaan dari suku WaYao di Malawi, Afrika.

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

[sunting]
Unsur-unsur

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:
Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:
alat-alat teknologi
sistem ekonomi
keluarga
kekuasaan politik
Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:
sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya
organisasi ekonomi
alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
organisasi kekuatan (politik)

[sunting]
Wujud dan komponen

[sunting]
Wujud

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.
Gagasan (Wujud ideal)
Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
Aktivitas (tindakan)
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
Artefak (karya)
Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia.

[sunting]
Komponen

Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama:
Kebudayaan material
Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci.
Kebudayaan nonmaterial
Kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional.

[sunting]
Hubungan antara unsur-unsur kebudayaan

Komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan antara lain:

[sunting]
Peralatan dan perlengkapan hidup (teknologi)

Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan.

Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian.

Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik), yaitu:
alat-alat produktif
senjata
wadah
alat-alat menyalakan api
makanan
pakaian
tempat berlindung dan perumahan
alat-alat transportasi

[sunting]
Sistem mata pencaharian hidup

Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya:
berburu dan meramu
beternak
bercocok tanam di ladang
menangkap ikan

[sunting]
Sistem kekerabatan dan organisasi sosial

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral.

Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

[sunting]
Bahasa

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.

Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

[sunting]
Kesenian

Karya seni dari peradaban Mesir kuno.

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

[sunting]
Sistem kepercayaan
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agama

Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dalam menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta.

Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama (bahasa Inggris: Religion, yang berasar dari bahasa Latin religare, yang berarti "menambatkan"), adalah sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia. Dictionary of Philosophy and Religion (Kamus Filosofi dan Agama) mendefinisikan Agama sebagai berikut:

... sebuah institusi dengan keanggotaan yang diakui dan biasa berkumpul bersama untuk beribadah, dan menerima sebuah paket doktrin yang menawarkan hal yang terkait dengan sikap yang harus diambil oleh individu untuk mendapatkan kebahagiaan sejati.[1]

Agama biasanya memiliki suatu prinsip, seperti "10 Firman" dalam agama Kristen atau "5 rukun Islam" dalam agama Islam. Kadang-kadang agama dilibatkan dalam sistem pemerintahan, seperti misalnya dalam sistem teokrasi. Agama juga mempengaruhi kesenian.

[sunting]
Agama Samawi

Agama Samawi atau agama Abrahamik meliputi Islam, Kristen (Protestan dan Katolik) dan Yahudi.
Agama Yahudi

Yahudi adalah salah satu agama yang —jika tidak disebut sebagai yang pertama— tercatat sebagai agama monotheistik dan salah satu agama tertua yang masih ada sampai sekarang. Nilai-nilai dan sejarah umat Yahudi adalah bagian utama dari agama Ibrahim lainnya, seperti Kristen dan Islam.
Agama Kristen

Kristen adalah salah satu agama penting yang berhasil mengubah wajah kebudayaan Eropa dalam 1.700 tahun terakhir. Pemikiran para filsuf modern pun banyak terpengaruh oleh para filsuf Kristen semacam St. Thomas Aquinas dan Erasmus.
Agama Islam

Agama Islam merupakan agama monotheime/atau monotheistik pertama dan tertua[rujukan?]. Agama lain merupakan modifikasi manusia dari agama islam[rujukan?]. kita bisa lihat dari perkembangan agama dari nabi-nabi terdahulu.

Agama Islam telah berhasil merubah cara pandang orang-orang eropa terhadap kebudayaan, seperti ilmu-ilmu fisika, matematika, biologi, kimia dan lain-lain[rujukan?] oleh para fislsuf barat yang kemudian hal itu diubah dan diakui oleh orang-orang eropa bahwa hal itu merupakan hasil karya orang eropa asli, Terutama oleh kalangan para filsafat.[rujukan?] Sementara itu, nilai dan norma agama Islam banyak mempengaruhi kebudayaan Timur Tengah dan Afrika Utara, dan juga sebagian wilayah Asia Tenggara.

[sunting]
Filosofi dan Agama dari Timur

Agni, dewa api agama Hindu
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Filosofi Timur dan Agama dari timur

Filosopi dan Agama seringkali saling terkait satu sama lain pada kebudayaan Asia. Agama dan filosofi di Asia kebanyakan berasal dari India dan China dan menyebar disepanjang benua Asia melalui difusi kebudayaan dan migrasi.

Hinduisme adalah sumber dari Buddhisme, cabang Mahāyāna yang menyebar di sepanjang utara dan timur India sampai Tibet, China, Mongolia, Jepang dan Korea dan China selatan sampai Vietnam. Theravāda Buddhisme menyebar di sekitar Asia Tenggara, termasuk Sri Lanka, bagian barat laut China, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand.

Agama Hindu dari India, mengajarkan pentingnya elemen nonmateri sementara sebuah pemikiran India lainnya, Carvaka, menekankan untuk mencari kenikmatan di dunia.

Konghucu dan Taoisme, dua filosofi yang berasal dari China, mempengaruhi baik religi, seni, politik, maupun tradisi filosofi di seluruh Asia.

Pada abad ke-20, di kedua negara berpenduduk paling padat se-Asia, dua aliran filosofi politik tercipta. Mahatma Gandhi memberikan pengertian baru tentang Ahimsa, inti dari kepercayaan Hindu maupun Jaina, dan memberikan definisi baru tentang konsep antikekerasan dan antiperang. Pada periode yang sama, filosofi komunisme Mao Zedong menjadi sistem kepercayaan sekuler yang sangat kuat di China.

[sunting]
Agama tradisional
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Agama tradisional

Agama tradisional, atau terkadang disebut sebagai "agama nenek moyang", dianut oleh sebagian suku pedalaman di Asia, Afrika, dan Amerika. Pengaruh bereka cukup besar; mungkin bisa dianggap telah menyerap kedalam kebudayaan atau bahkan menjadi agama negara, seperti misalnya agama Shinto. Seperti kebanyakan agama lainnya, agama tradisional menjawab kebutuhan rohani manusia akan ketentraman hati di saat bermasalah, tertimpa musibah, tertimpa musibah dan menyediakan ritual yang ditujukan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri.

[sunting]
"American Dream"

American Dream, atau "mimpi orang Amerika" dalam bahasa Indonesia, adalah sebuah kepercayaan, yang dipercayai oleh banyak orang di Amerika Serikat. Mereka percaya, melalui kerja keras, pengorbanan, dan kebulatan tekad, tanpa memedulikan status sosial, seseorang dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. [2] Gagasan ini berakar dari sebuah keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah sebuah "kota di atas bukit" (atau city upon a hill"), "cahaya untuk negara-negara" ("a light unto the nations"),[3] yang memiliki nilai dan kekayaan yang telah ada sejak kedatangan para penjelajah Eropa sampai generasi berikutnya.

[sunting]
Pernikahan

Agama sering kali mempengaruhi pernikahan dan perilaku seksual. Kebanyakan gereja Kristen memberikan pemberkatan kepada pasangan yang menikah; gereja biasanya memasukkan acara pengucapan janji pernikahan di hadapan tamu, sebagai bukti bahwa komunitas tersebut menerima pernikahan mereka. Umat Kristen juga melihat hubungan antara Yesus Kristus dengan gerejanya. Gereja Katolik Roma mempercayai bahwa sebuah perceraian adalah salah, dan orang yang bercerai tidak dapat dinikahkan kembali di gereja. Sementara Agama Islam memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban. Islam menganjurkan untuk tidak melakukan perceraian, namun memperbolehkannya.

[sunting]
Sistem ilmu dan pengetahuan

Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan-percobaan yang bersifat empiris (trial and error).

Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi:
pengetahuan tentang alam
pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya
pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia
pengetahuan tentang ruang dan waktu

[sunting]
Perubahan sosial budaya
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Perubahan sosial budaya

Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial:
tekanan kerja dalam masyarakat
keefektifan komunikasi
perubahan lingkungan alam.[4]

Perubahan budaya juga dapat timbul akibat timbulnya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Sebagai contoh, berakhirnya zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, dan kemudian memancing inovasi-inovasi baru lainnya dalam kebudayaan.

[sunting]
Penetrasi kebudayaan

Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara:
Penetrasi damai (penetration pasifique)
Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia[rujukan?]. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat.
Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi, Asimilasi, atau Sintesis. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli.
Penetrasi kekerasan (penetration violante)
Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat[rujukan?].

[sunting]
Cara pandang terhadap kebudayaan

[sunting]
Kebudayaan sebagai peradaban

Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan "budaya" yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang "budaya" ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap 'kebudayaan' sebagai "peradaban" sebagai lawan kata dari "alam". Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan; salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya.

Artefak tentang "kebudayaan tingkat tinggi" (High Culture) oleh Edgar Degas.

Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang "elit" seperti misalnya memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengarkan musik klasik, sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui, dan mengambil bagian, dari aktivitas-aktivitas di atas. Sebagai contoh, jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang "berkelas", elit, dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah "berkebudayaan".

Orang yang menggunakan kata "kebudayaan" dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis; mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang "berkebudayaan" disebut sebagai orang yang "tidak berkebudayaan"; bukan sebagai orang "dari kebudayaan yang lain." Orang yang "tidak berkebudayaan" dikatakan lebih "alam," dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran "manusia alami" (human nature)

Sejak abad ke-18, beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan, tetapi perbandingan itu —berkebudayaan dan tidak berkebudayaan— dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan "tidak alami" yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Dalam hal ini, musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan "jalan hidup yang alami" (natural way of life), dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan.

Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap "tidak elit" dan "kebudayaan elit" adalah sama — masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.

[sunting]
Kebudayaan sebagai "sudut pandang umum"

Selama Era Romantis, para cendekiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme — seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman, dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran Austria-Hongaria — mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam "sudut pandang umum". Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara "berkebudayaan" dengan "tidak berkebudayaan" atau kebudayaan "primitif."

Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama, dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.

Pada tahun 50-an, subkebudayaan — kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya — mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula, terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan - perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja.

[sunting]
Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi

Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme.

[sunting]
Kebudayaan di antara masyarakat

Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan (atau biasa disebut sub-kultur), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya sub-kultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, aesthetik, agama, pekerjaan, pandangan politik dan gender,

Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli. Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa.
Monokulturalisme: Pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama.
Leitkultur (kebudayaan inti): Sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam Leitkultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli.
Melting Pot: Kebudayaan imigran/asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah.
Multikulturalisme: Sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk.

[sunting]
Kebudayaan menurut wilayah
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kebudayaan menurut wilayah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan-kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama.
Afrika

Beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan Sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam.

Orang Hopi yang sedang menenun dengan alat tradisional di Amerika Serikat.
Amerika

Kebudayaan di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku Asli benua Amerika; orang-orang dari Afrika (terutama di Amerika Serikat), dan para imigran Eropa terutama Spanyol, Inggris, Perancis, Portugis, Jerman, dan Belanda.
Asia

Asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, meskipun begitu, beberapa dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain, seperti misalnya pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam. Dalam bidang agama, agama Budha dan Taoisme banyak mempengaruhi kebudayaan di Asia Timur. Selain kedua Agama tersebut, norma dan nilai Agama Islam juga turut mempengaruhi kebudayaan terutama di wilayah Asia Selatan dan tenggara.
Australia

Kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan Eropa dan Amerika tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia, serta diintegrasikan dengan kebudayaan penduduk asli benua Australia, Aborigin.
Eropa

Kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negara-negara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal juga dengan sebutan "kebudayaan barat". Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak kebudayaan, hal ini terbukti dengan banyaknya pengguna bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya di seluruh dunia. Selain dipengaruhi oleh kebudayaan negara yang pernah dijajah, kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno, dan agama Kristen, meskipun kepercayaan akan agama banyak mengalami kemunduran beberapa tahun ini.
Timur Tengah dan Afrika Utara

Kebudayaan didaerah Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini.

[sunting]
Referensi
^ Reese, W.L. 1980. Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought, p. 488.
^ Boritt, Gabor S. Lincoln and the Economics of the American Dream, p. 1.
^ Ronald Reagan. "Final Radio Address to the Nation".
^ O'Neil, D. 2006. "Processes of Change".

[sunting]
Daftar pustaka
Arnold, Matthew. 1869. Culture and Anarchy. New York: Macmillan. Third edition, 1882, available online. Retrieved: 2006-06-28.
Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legahkjkjl Identities. University of Michigan Press.
Boritt, Gabor S. 1994. Lincoln and the Economics of the American Dream. University of Illinois Press. ISBN 978-0-252-06445-6.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29164-4
Cohen, Anthony P. 1985. The Symbolic Construction of Community. Routledge: New York,
Dawkiins, R. 1982. The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene. Paperback ed., 1999. Oxford Paperbacks. ISBN 978-0-19-288051-2
Forsberg, A. Definitions of culture CCSF Cultural Geography course notes. Retrieved: 2006-06-29.
Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York. ISBN 978-0-465-09719-7.
— 1957. "Ritual and Social Change: A Javanese Example", American Anthropologist, Vol. 59, No. 1.
Goodall, J. 1986. The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-11649-8
Hoult, T. F., ed. 1969. Dictionary of Modern Sociology. Totowa, New Jersey, United States: Littlefield, Adams & Co.
Jary, D. and J. Jary. 1991. The HarperCollins Dictionary of Sociology. New York: HarperCollins. ISBN 0-06-271543-7
Keiser, R. Lincoln 1969. The Vice Lords: Warriors of the Streets. Holt, Rinehart, and Winston. ISBN 978-0-03-080361-1.
Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum
Kim, Uichol (2001). "Culture, science and indigenous psychologies: An integrated analysis." In D. Matsumoto (Ed.), Handbook of culture and psychology. Oxford: Oxford University Press
Middleton, R. 1990. Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press. ISBN 978-0-335-15275-9.
Rhoads, Kelton. 2006. The Culture Variable in the Influence Equation.
Tylor, E.B. 1974. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. New York: Gordon Press. First published in 1871. ISBN 978-0-87968-091-6
O'Neil, D. 2006. Cultural Anthropology Tutorials, Behavioral Sciences Department, Palomar College, San Marco, California. Retrieved: 2006-07-10.
Reagan, Ronald. "Final Radio Address to the Nation", January 14, 1989. Retrieved June 3, 2006.
Reese, W.L. 1980. Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought. New Jersey U.S., Sussex, U.K: Humanities Press.
UNESCO. 2002. Universal Declaration on Cultural Diversity, issued on International Mother Language Day, February 21, 2002. Retrieved: 2006-06-23.
White, L. 1949. The Science of Culture: A study of man and civilization. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Wilson, Edward O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. Vintage: New York. ISBN 978-0-679-76867-8.
Wolfram, Stephen. 2002 A New Kind of Science. Wolfram Media, Inc. ISBN 978-1-57955-008-0

06.07

tips-tips membuat skripsi

Tidak dipungkiri lagi, menulis (tulisan ilmiah) bagi mahasiswa S1 merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, minimal menyita waktu, khususnya bila tulisan ilmiah tersebut dievaluasi dan dipresentasikan.

Bentuk tulisan ilmiah yang secara formal dievaluasi dan dipresentasikan dalam penilaiannya di Jurusan Teknik Sipil UPH adalah membuat LAPORAN KERJA PRAKTEK (setelah minimal terkumpul 100 sks) dan SKRIPSI / LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG atau yang sejenisnya, yang menjadi syarat memperoleh gelar sarjana di level S1.

Laporan kerja praktek relatif tidak menjadi masalah karena tujuan utama adalah untuk melihat pengalaman mahasiswa peserta dalam mendapatkan wawasan bidang nyata di dunia konstruksi di luar kelas. Enaknya lagi yaitu di Jurusan kami bahwa pembuatan laporan kerja praktek tersebut dapat dikerjakan kelompok (maksimum dua orang). Kebetulan saya ditugaskan sebagai pembimbing kerja praktek.

**tentang mengerjakan berkelompok**

Dengan mengerjakan secara berkelompok tersebut, tentunya tidak bisa diketahui apakah tulisan tersebut dikerjakan bersama-sama atau hanya seorang saja yang aktif , sedang yang lainnya pasif. Tetapi karena penilaiannya adalah didasarkan pada presentasi dan tanya jawab secara oral (langsung), dimana laporan tertulis itu dijadikan dasar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, maka dapat diketahui: mana dari mahasiswa tersebut yang aktif atau pasif atau bahkan tidak melakukan kerja praktek sama sekali (berbohong). Prakteknya di UPH, sudah ada mahasiswa yang digagalkan karena dari presentasi oral dapat diketahui bahwa ternyata mahasiswa tersebut tidak melaksanakan kerja praktek yang sebenarnya (sudah ada dua orang), lalu yang mengulang karena meskipun sudah melakukan kerja praktek, tetapi ternyata tidak memahami apa-apa yang ada di tempat kerja prakteknya (ada dua orang juga).

SKRIPSI (dan tugas akhir lainnya ) relatif lebih susah karena harus dikerjakan mandiri, tentunya dibantu oleh pembimbing skripsi yang bebas dipilih oleh mahasiswa (bila disetujui).

Dalam praktek, pembuatan skripsi adalah momok karena menyita waktu dan perhatian dari mahasiswa dalam membuatnya, selain itu juga kadang-kadang dijumpai bahwa meskipun dikerjakan cukup lama (berbulan-bulan) tapi hasilnya tidak begitu menggembirakan. Kadang perlu 1 semester atau 2 semester atau bahkan lebih, dan jika lebih terpaksa ganti judul dan ganti pembimbing. Jelas dengan pertambahan waktu tersebut biaya yang dikeluarkan mahasiswa menjadi berlipat-lipat. Kasihan orang-tuanya. :(

Karena dianggap sebagai penghambat kelulusan maka ada beberapa universitas (program studi) mencoba menghilangkannya dan mengganti dengan tugas-tugas di kelas. Jika anda menemukan kondisi seperti itu, coba amati : pasti jumlah muridnya banyak, mereka (yg membuat kebijaksanaan skripsi dihapus) sebenarnya kesulitan cari dosen pembimbing. Skripsi jadi lama, atau mutunya jadi dipertanyakan. Takut dianggap lulusannya sedikit maka skripsi dihapus. Jadi orientasi penyelenggaranya hanya berpikir jumlah kelulusan meningkat, tapi mutu dipertanyakan.

kemampuan seseorang dalam menuangkan gagasan secara tertulis merupakan representasi dari kualitas intelektualnya, karena melalui tulisan atau karya tulis (dalam bentuk apapun) seseorang mewujudkan pikirannya. … Dari tulisan memang akan kelihatan logika berpikir seorang. Apakah subjek, predikat dan objeknya jelas, atau kalimatnya kacau. Dengan menulis, seseorang belajar berpikir secara eksak dan padat. (Dedi Supriadi 1997)

Kesulitan membuat skripsi juga dirasakan penulis sewaktu menjadi mahasiswa. Jika mau mengingat kembali, maka lamanya waktu studi dulu adalah akibat penulisan tugas akhir, baik sewaktu jadi mahasiswa S1 di UGM maupun mahasiswa S2 di UI. Bahkan pada saat-saat awal jadi dosenpun kadang masih susah untuk mengevaluasi tulisan skripsi mahasiswa. Khususnya untuk menentukan apakah tulisannya baik atau buruk. Paling-paling dilihat tampilannya, formatnya atau bila ketemu kesalahan dalam ejaan atau kalimat.

Tetapi dengan berjalannya waktu, setelah cukup banyak mencoba untuk meneliti, menulis dan menerbitkan buku, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya menulis (baik skripsi atau lainnya) adalah relatif mudah jika sudah tahu tip-tip yang penting.

Langkah-langkah atau tip penting yang dimaksud adalah :

1. Mampu melihat dan memilih masalah yang akan ditulis. Ini merupakan hal yang paling penting dari suatu SKRIPSI dan membedakan dengan menulis pada umumnya. Bagaimanapun skripsi adalah suatu bentuk karya tulis ilmiah yang mana mahasiswa diharapkan dapat berpikir ilmiah dengan membuat suatu penelitian sebagai objeknya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang akan sampaikan berikut.
2. “APA” masalahnya tersebut, darimana anda mengetahui bahwa itu menjadi suatu masalah. Jika informasi tersebut diperoleh dari suatu studi pustaka berdasarkan jurnal-jurnal canggih up-to-dated maka tentunya lebih mudah meyakinkan orang lain bahwa masalah tersebut cukup baik untuk dibahas. Tetapi jika hasil pemahaman subyektif atau hasil pengamatan empiris pribadi belaka maka tentunya perlu data-data pendukung yang dibuat yang lebih banyak sehingga orang dapat yakin bahwa itu memang masalah yang patut dibahas (kerja lebih banyak).
3. “MENGAPA” anda memilih masalah tersebut, karena dosen pembimbingnya yang memilihkannya, atau karena anda menyukai bidang dimana masalah tersebut berada, tentu akan membedakan strategi anda mengerjakan tugas SKRIPSI tersebut. Sebaiknya usahakan anda memilih karena anda memang menyenangi bidang dimana masalah tersebut ada. Untuk itu, apakah anda menguasai persoalan atau tidak itu tidak menjadi masalah. Jika anda menguasai persoalan , misalnya tentang pemrograman, maka tentu akan mempermudah anda menyelesaikan tugas itu. Tapi jika tidak, maka itu merupakan kesempatan berharga anda untuk mendapat knowledge yang lain (mendapat ilmu baru), meskipun itu perlu ekstra tenaga.

Ngelmu iku kelakone kanthi laku.
( indonesianya : menguasai ilmu itu perlu usaha keras, ingat cerita silat jawa: perlu bertapa dihutan-hutan atau di tempuran sungai agar digdaya ).

Jika anda tidak tahu apa-apa (netral terhadap masalah tersebut) maka usahakan bahwa masalah tersebut dipahami oleh dosen pembimbing. Jika masalah itu yang memberi adalah dosen, maka diharapkan dosen tersebut juga tahu bagaimana dengan masalah tersebut. Jika benar-benar nggak tahu tentang masalah yang akan dipilih, maka pilihlah dosen pembimbing yang anda tahu kemampuannya, yang anda anggap dapat membimbing anda (anda punya respek terhadap dia).
4. “BAGAIMANA” masalah tersebut akan dapat diselesaikan, ini tentu memperkirakan ilmu-ilmu apa yang diperlukan untuk memecahkan massalah tersebut. Bisa melihat publikasi sebelumnya. Apakah untuk itu perlu uji eksperimental, penyelesaian parametris atau pemrograman atau yang lain. Kira-kira anda mempunyai keyakinan mampu atau tidak dengan itu. Itu konsekuensinya biaya dan waktu lho.
5. “BILAMANA” masalah tersebut terpecahkan , apa yang kira-kira anda dapatkan. Bila anda tahu apa yang dapat anda berikan jika masalah tersebut terselesaikan maka ini mendukung kepercayaan diri bahwa solusi dari SKRIPSI ini akan berharga. Bahkan kalau PD maka dapat diinformasikan ke teman-teman lain, misal ke seminar dsb. Menambah kepercayaan diri, juga nilai tambah jika membuat lamaran kerja.
6. Mampu memformulasikan MASALAH yang dipilih. Jika telah mempunyai alasan yang kuat tentang suatu masalah maka untuk realitas kerjanya maka usahakan masalah tersebut diformulasikan dalam bentuk tulisan pendek. Dalam hal ini dalam bentuk ABSTRAK. Kaget ya ? . Khan biasanya bikin abstract jika tulisan sudah selesai, itu jika abstract diterjemahkan sebagai rangkuman. Lha inilah bedanya, pengalaman dulu yang mengatakan bahwa abstrak dibuat setelah selesai dikerjakan, itu SALAH. Jika kondisinya demikian maka pengerjaan skripsi anda belum berbentuk, bisa liar, bisa kesana-kemari, tidak jelas, bisa lama. Kenapa ? Karena spesifikasinya belum ada (belum jelas/samar). Dengan membuat ABSTRACT terlebih dahulu maka anda sudah berusaha memfokuskan pikiran ke masalah tersebut yaitu dengan menuliskannya. Apa abstract tersebut kaku, ya enggak. Rubah-sedikit-sedikit ya nggak apa, tetapi dengan membuat abstract, kita tahu : o000 ada perubahan, mengapa, tentunya agar lebih baik lagi. TERKENDALI.
7. Dalam membuat abstrak tersebut, perlu untuk membagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahapan INTRO: yaitu mengenalkan masalah, apa, mengapa, dan batasan-batasannya (nanti jadi BAB 1 dan BAB2); tahapan PROGRES: yaitu tentang bagaimana masalah tersebut dicoba dipecahkan, termasuk juga pembahasannya (nanti jadi BAB 3 dan BAB4); dan tahapan KESIMPULAN tentang bilamana masalah dapat terpecahkan (nanti jadi BAB5).
8. Evaluasi ABSTRACT bersama dosen pembimbing. Apakah abstract sudah menggigit. Bila perlu bisa juga dimasukkan ke seminar atau minta pendapat orang lain yang kritis. Tangkap masukan yang diberikan, evaluasi atau diskusikan dengan dosen. Jika mantap maka dapat dilanjutkan. Ingat, mutu tidaknya suatu hasil penelitian (skripsi) dapat dengan mudah dibaca dari abstract-nya. Jika abstract-nya nggak ada isi-nya maka kecil kemungkinan materi skripsi yang utama juga dibaca, paling-paling disimpan digudang. Tidak membanggakan untuk ditunjukkan orang lain. Tetapi abstract yang hebat kadang-kadang bisa mengecoh. ;)
9. Jika abstract sudah OK. Bisa dilanjutkan.
10. Jika anda sudah tahu apa masalah anda, mengapa anda memilih masalah tersebut, batasan-batasan masalah yang dipilih dan strategi penyelesaian yang akan dikerjakan maka tentunya hal itu dapat dituangkan dalam BAB 1. Penulisan BAB1 sangat penting karena menentukan luasan atau cakupan yang didiskusikan dalam bab-bab selanjutnya. Bab1 merupakan pengikat, pedoman kerja untuk bab-bab berikutnya. Jangan biasakan meniru BAB1 orang lain, belum tentu cocok. Jadi intinya Bab1 adalah pedoman kerja untuk penulisan bab-bab selanjutnya.
11. Untuk dapat mengerjakan skripsi sesuai dengan BAGAIMANA menyelesaikan masalah tersebut, tentu anda harus tahu lebih dahulu bagaimana strategi orang lain menangani atau bertindak terhadap masalah tersebut. Ini dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka (BAB2), mereview publikasi orang lain dari jurnal-jurnal atau yang lainnya. Usahakan pakailah acuan jurnal-jurnal terkini (menurut salah satu profesor saya, gunakan jurnal dalam lima tahun terakhir). Tetapi bisa juga anda mengutip suatu karya yang pernah diterbitkan ratusan tahun yang lalu jika karya tersebut memang karya monumental di bidangnya. Sekali lagi, usahakan yang dijadikan referensi adalah jurnal ilmiah, bila terpaksa, baru textbooks.

Referensi dalam suatu penelitian and publikasi juga dapat menjadi indikasi kehebatan dari materi yang diteliti dan ditulis tersebut.

Jangan gunakan diktat kuliah sebagai referensi, karena kalau hanya diktat kuliah kayaknya kurang berbobot (kecuali yang telah dipublikasikan ke luar), jika hanya sekedar diktat copy-an sebaiknya hindari saja. Kecuali jika diktat itu diberikan oleh dosen yang terkenal pakar pada bidang yang dimaksud dan merupakan problem yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. **tetapi hati-hati, karena umumnya : dosen-dosen umumnya menyakinkan didepan kelasnya, tetapi kalau ketemu teman-teman sejawat-nya mejen **tak berkutik/pasif** Pengalaman menunjukkan bahwa diktat-diktat seperti itu di Indonesia hanya dibuat dari copy-and-paste aja. **kadang nggak bermutu**. Sorry nggak semua, tetapi kalau bisa cari rujukan yang dipublikasikan resmi.
12. Dengan memahami publikasi-publikasi yang ada tentang masalah yang dibahas tentunya dapat diambil suatu kesimpulan atau dugaan, apa-apa saja yang telah dilakukan orang.

Selanjutnya kembali ke persyaratan pembuatan skripsi (level S1) tentunya bobotnya berbeda dengan tesis (level S2) atau disertasi (level S3). Pada level S1 tidak diperlukan suatu tingkat penelitian yang orisinil seperti halnya disertasi atau kedalaman seperti level S2. Menurut pemahaman penulis : pada level S1 , mahasiswa cukup diminta belajar memahami permasalahan, mengerti alasan mengapa permasalahan tersebut perlu dibahas, mengetahui tindakan orang lain tentang masalah tersebut termasuk tahu sisi baik dan buruknya masing-masing dan dapat menerapkannya pada kasus lokal (studi kasus) serta menarik kesimpulan dari tindakan yang dikerjakannya.

Jika laporannya (skripsinya) dapat dibaca dan memperlihatkan alur logika-logika seperti di atas maka mahasiswa tersebut mestinya sudah pantas lulus level S1. Proses tersebut mencakup bab 3 - sampai bab akhir.

Pada dasarnya penulisan skripsi yang paling sulit adalah pada cara memulainya, jika sudah sampai langkah ke-10 diatas maka penulisan dapat berkembang sangat cepat, dan bab-babnya bisa berkembang. Hanya ingat bahwa bab dibatasi pada suatu tahapan yang bisa mandiri, dan ingat bahwa setiap bab satu dengan yang lainnya harus ada benang merah yang menghubungkannya (terkait).

Urutan-urutan bab, yaitu pada awal adalah intro, berkembang pada progress dan diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan penting sekali, itu menunjukkan apakah penulis (mahasiswa) memahami apa yang dikerjakannya atau tidak, tergantung dari kesimpulan yang diberikan. Kesimpulan harus suatu yang spesifik tentang masalah tersebut. Apa yang terjadi , juga dengan kesimpulan dapat diketahui bahwa tulisan tersebut berguna atau tidak, bisa dilihat dari kesimpulan yang diberikan.

Ingat dalam pembuatan skripsi, ketebalan tulisan tidak bisa menjadi ukuran apakah itu berbobot atau tidak. Suatu skripsi yang tipispun jika memenuhi konsep-konsep di atas bahkan kalau dikemas dengan baik itu dapat menarik untuk dipresentasikan diforum ilmiah yang lebih luas, dan dapat dibanggakan.

O ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan menurut saya adalah :

* Tampilan adalah nomer satu, isi baru ke dua. Jangan dibalik dan dibandingkan dengan manusia. Pengalaman menunjukkan bahwa bila tampilan (format) suatu tulisan tidak diperhatikan (jelek) maka isinya kemungkinan besar juga tidak akan dibaca. Dalam hal seperti itu, dosen penguji akan melihat-lihat lebih banyak tulisan anda, dan ada kemungkinan menemukan suatu kesalahan dari tulisan anda. :(
* Pastikan format yang digunakan sesuai dengan petunjuk dari Institusi (ini penting), berapa margin kiri-atas dsb, ukuran font, jumlah spasis pada baris, dsb-nya. Format yang baik kadang-kadang dapat mengecoh dosen penguji yang malas, sehingga ada kemungkinan tidak akan ketemu kesalahan yang ada (bila ada). Sehingga waktu di uji **selamat**. ;)
* Tentang ISI. Kualitas kadang-kadang bersifat relatif. Tergantung dosen dsb. Tetapi yang jelas dan langsung bisa dinilai adalah KONSISTENSI. Suatu tulisan harus konsisten, antara satu bagian dan bagian yang lain dalam skripsi tersebut. Jika tidak konsisten, maka itu dapat dijadikan modal untuk menguji materi skripsi tersebut. Pendapat anda saling di adu sendiri.
* Tulislah APA-APA YANG DIKUASAI saja. Jika ada hal-hal yang tidak diketahui (meski sudah usaha kesana-kemari) maka usahakan bagian tersebut dihilangkan (itu jika tidak mempengaruhi bagian-bagian lain). Jika tidak bisa maka usahakan hal tersebut di luar cakupan masalah yang diteliti. Ini penting. Ingat sebagai penulis maka seharusnya penulis menguasai tulisan yang dibuatnya. O ya, penting juga untuk mencari alasan yang bagus mengapa anda tidak perlu membahas hal tersebut (persiapan bila ada dosen yang kritis yang tahu tentang itu, tapi ini jarang terjadi, ya siapa tahu.)
* Semua tabel harus ada judul tabel dan nomer tabel, semua gambar harus ada judul gambar dan nomer gambar. Konsisten baik font dan nomernya dikeseluruhan laporan. O ya, gambar yang ditampilkan pada bagian dalam tulisan hanya yang mendukung ulasan / tulisan pada bagian itu. Jika sifatnya umum dan ukurannya besar maka sebaiknya di tampilan pada lampiran.
* Daftar Pustaka harus ada, ciri-ciri tulisan ilmiah adalah adanya acuan pustaka, dan penting yang harus diperhatikan bahwa yang dicantumkan pada Daftar Pustaka adalah yang diacu saja. Jangan sekedar nampang. Bagi orang awam memang kelihatannya keren, tulisannya didukung jurnal-jurnal ilmiah hebat, tapi bagi yang ngerti : apa-apaan ini, koq semuanya dicantumin, pasti penulisnya nggak baca dan tulisannya biasanya nggak berbobot (nggak tahu apa yang dituliskan, jadi biar tebal sembarangan nulis aja). Dosen penguji (yg tahu) cenderung ingin membuat pertanyaan menguji, “apa bener mahasiswa ini membaca pustak yang tercantum tersebut”. Hati-hati.
* Yang terakhir, jangan segan-segan untuk membaca ulang, prinsipnya semakin banyak anda membaca ulang maka semakin kecil kemungkinan kesalahan akan timbul.

Apabila mungkin, biarkan draf anda agak sehari atau dua hari sebelum merevisinya. Hal ini akan memberi jarak mental anda dengan karya sehingga kemudian anda kembali dengan prespektif baru yang berbeda dan lebih segar. Saat itu anda bukan lagi pribadi yang sama dengan ketika anda menulis draf pertama. (Atmazaki 2006)

Selain itu dengan semakin banyak membaca ulang skripsi anda maka anda semakin memahami masalah tersebut (sebagai modal nanti waktu presentasi oral).
* Ketidak-mauan membaca ulang makalah anda menunjukkan bahwa anda belum mantap dengan karya tulis yang anda buat, ada ’sesuatu’ dengan tulisan anda. Jika anda sendiri tidak mantap terhadap karya anda. Bagaimana orang lain bisa mantap. Itu prinsip menulis yang baik.

Untuk mendukung terciptanya skripsi yang baik dan akhirnya dapat mengantar mahasiswa mencapai kelulusan dengan mantap, maka banyak membaca merupakan kunci utamanya. Oleh karena itu, ada baiknya pada bagian ini diberikan link-link di